Penggabungan sektor merupakan landasan penting dalam transisi energi untuk memanfaatkan fleksibilitas yang berbeda dari sektor listrik, gas, pemanas, dan transportasi. Di area ini, yang memiliki sejumlah besar area bisnis baru yang ditawarkan, fokusnya adalah pada antarmuka antara berbagai sektor yang berbeda, yang mengikuti kerangka kerja hukum yang sangat berbeda. Area aplikasi untuk penggabungan sektor meliputi power-to-gas (PtG), power-to-heat (PtH) dan power-to-liquid (PtL).

Melalui implementasi yang konsisten dari penggabungan sektor dan penggunaan sistem penyimpanan listrik, energi terbarukan yang berfluktuasi seperti energi surya dan angin dapat dikonversi menjadi bentuk energi lain dan tidak perlu dibatasi. Pembatasan dapat disebabkan oleh jaringan listrik atau, misalnya, oleh harga listrik negatif di pasar listrik. Dalam kasus-kasus ini, hak untuk mendapatkan subsidi di bawah Undang-Undang Sumber Energi Terbarukan (EEG) dibatalkan dalam kondisi tertentu.

Peralihan dari satu sektor ke sektor lain – misalnya dari listrik ke panas – dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, mulai dari koneksi jaringan, timbulnya pajak dan pungutan negara (pungutan EEG, pajak listrik, pungutan kewajiban lepas pantai, pungutan KWKG, pungutan sesuai dengan Pasal 18 (2) AbLaV, pungutan sesuai dengan Pasal 19 (2) StromNEV, biaya konsesi, dan lain-lain). Selain itu, pengecualian dari biaya jaringan dan pungutan terkait, misalnya, harus selalu diperiksa agar dapat mengatur investasi jangka panjang dalam proyek tersebut secara berkelanjutan.

Hubungan pasokan individu juga harus dipetakan dengan jelas. Sebagai contoh, sumber panas yang dimasukkan ke dalam jaringan pemanas distrik kemungkinan besar akan mengakibatkan pemasok pemanas distrik harus menyesuaikan klausul penyesuaian harga dengan pelanggan akhir sesuai dengan Bagian 24 AVBFernwärmeV, karena elemen pasar dan biaya untuk pasokan panas sebelumnya berubah. Agar biaya tambahan EEG dapat dikurangi dengan cara swasembada, juga harus dipastikan bahwa produsen listrik dan konsumen listrik identik, yaitu ketel listrik atau pompa panas harus dioperasikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang sama.

Selain masalah peraturan yang timbul dari rezim hukum yang berbeda, penyusunan kontrak pasokan jangka panjang adalah salah satu tugas utama kami. Namun, perjanjian penggunaan lahan untuk pemasangan jaringan pipa – baik di lahan pribadi maupun lahan publik, perjanjian kontrak kerja sama dan pemberian nasihat mengenai usaha patungan merupakan kegiatan mendasar lainnya yang dilakukan oleh para pengacara kami. Dalam konteks ini, kami dengan senang hati memberikan nasihat kepada para pengembang proyek, pemodal, perusahaan pemasok energi, operator jaringan listrik dan pemanas distrik, kontraktor, pemasok panas, operator pabrik, pemilik tanah dan konsumen akhir.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan mengenai bidang bisnis yang menjanjikan ini.