Kami mengkhususkan diri dalam memberikan saran dan mendukung konsep energi yang terdesentralisasi dan solusi kontrak dan terlibat dalam konsepsi dan desain kontrak pengembangan lingkungan, khususnya untuk pasokan mandiri dan konsep pemanasan lokal. Optimalisasi jaringan pemanas distrik, misalnya dengan menggunakan pompa panas atau pembangkit listrik dan panas gabungan, juga merupakan bagian dari layanan konsultasi kami.

Secara khusus, ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tentang Syarat dan Ketentuan Umum untuk Pasokan Pemanasan Distrik (AVBFernwärmeV), Ordonansi Biaya Pemanasan (HeizKV), Ordonansi Pasokan Panas (WärmeLV), Undang-Undang Energi Bangunan (GEG), Ordonansi Biaya Operasi (BetrKV) dan Undang-Undang Alokasi Biaya CO2 (CO2KostAufG) merupakan subjek dari saran kami.

Layanan konsultasi kami //

• Penyusunan, pengembangan dan peninjauan kontrak pasokan pemanas dan pendingin
• Penyusunan, pengembangan dan peninjauan ulang undang-undang pemanas distrik
• Konsultasi dan dukungan dalam konflik terkait harga panas dan penyesuaian harga
• Dukungan hukum dengan perhitungan netralitas biaya sesuai dengan Pasal 556c BGB
• Nasihat dan dukungan dalam pengembangan konsep pemanas lokal dan konsep pasokan pemanas kota
• Merancang, meninjau, dan menegosiasikan kontrak untuk pembangunan sistem pasokan (perjanjian pembelian sistem, perjanjian pengambilalihan proyek, perjanjian kontraktor umum, dll.)
• Suplemen dan subsidi sesuai dengan Combined Heat and Power Act (KWKG) untuk pembangkit CHP, jaringan pemanas dan fasilitas penyimpanan panas dan dingin
• Dukungan dan saran mengenai masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan industri perumahan (hukum penyewaan dan kondominium)
• Nasihat hukum tentang pembangunan jaringan pemanas distrik dan lokal (perjanjian hak guna dengan pemerintah kota, perjanjian penggunaan lahan, hak guna, otorisasi, subsidi, dll.)
• Nasihat tentang persyaratan Undang-Undang Energi Bangunan (GEG)

Klien kami //

• Produsen dan perusahaan pemasok
• Perusahaan dari industri properti, asosiasi perumahan dan pemilik bangunan
• Pemilik properti, tuan tanah, asosiasi pemilik kondominium
• Otoritas publik / klien publik dan perusahaan kota